A. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
Dasar hukum pembentukan Pemerintahan Kelurahan Ada Peraturan Daerah
Dasar hukum pembentukan BPD Tidak Tidak ada BPD
Jumlah aparat pemerintahan Kelurahan       4  orang
Jumlah perangkat Kelurahan      Unit kerja
Kepala Kelurahan/Lurah Ada – Aktif
Sekretaris Kelurahan Ada – Aktif
Kepala Seksi Pemerintahan Ada – Aktif
Kepala Seksi Pembangunan Tidak Ada
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tidak Ada
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Tidak Ada
Kepala Urusan Umum Tidak Ada
Kepala Urusan Keuangan Tidak Ada
Kepala Seksi Perekonomian Tidak Ada
Kepala Urusan ………………….
Jumlah Staf  1    orang
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain 09 Rukun Warga

Aktif

Kepala RW 01 s.d 09 Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan………… Aktif/Tidak
Kepala Dusun/Lingkungan………… Aktif/Tidak
Kepala Dusun/Lingkungan………… Aktif/Tidak
Kepala Dusun/Lingkungan………… Aktif/Tidak
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Kepala Kelurahan/Lurah Sarjana
Sekretaris Kelurahan Sarjana
Kepala Seksi Pemerintahan Sarjana
Kepala Seksi Pembangunan 0
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat 0
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 0
Kepala Urusan Umum 0
Kepala Urusan Keuangan 0
Kepala Seksi Perekonomian 0
Kepala Urusan ………………….
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Keberadaan BPD tidak ada
Jumlah Anggota BPD 0 orang

 

Pendidikan Anggota BPD SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua 0
Wakil Ketua 0
Sekretaris 0
Anggota, Nama :………………………… 0
Anggota, Nama :………………………… 0
Anggota, Nama :………………………… 0
Anggota, Nama :………………………… 0
Anggota, Nama :………………………… 0
Anggota, Nama :………………………… 0
Anggota, Nama :………………………… 0